Solusi Banjir di Kota Makassar Berdasarkan Pertimbangan Riset

February 12, 2013
0 comments
0

Kota Makassar sebagai bagian hilir DAS Jeneberang merupakan kota yang sering mengalami banjir. Pengendalian banjir memerlukan keterpaduan semua aspek, baik sipil, teknis maupun kelembagaan. Terjadinya banjir di kota Makassar bukan saja disebabkan oleh adanya masalah pada aspek teknis (infrastruktur), namun juga terkait dengan masalah lingkungan, sosial, ekonomi, perilaku/budaya, dan kelembagaan masyarakat sehingga pengendalian banjir merupakan tanggung jawab semua pihak dan harus dilakukan secara komprehensif. Pemerintah Kota Makassar telah memprioritaskan penanganan masalah banjir, seperti yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2005-2010 (Perda Kota Makassar No. 9 Tahun 2006) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2006-2016 (Bappeda Kota Makassar, 2005) yang diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan menekankan pada dorongan aspirasi pembangunan masyarakat di Kota Makassar.
Upaya pengendalian banjir telah menjadi prioritas Pemerintah Kota Makassar, namun dari tahun ke tahun kejadian banjir masih sering terjadi di Kota Makassar. Seiring dengan kejadian tersebut, maka evaluasi perlu dilakukan untuk melihat bagimana upaya pengendalian banjir tersebut dari sisi perencanaan dan implementasinya. Salah satunya adalah dengan melihat keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Makassar dalam pelaksanaan strategi pengendalian banjir yang telah dituangkan dalam RPJMD sebagai dokumen perencanaan.
Tulisan ini telah dipublikasikan melalui buku Prosiidng Ekspose Hasil-hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Makassar tahun 2010, Ryke Nandini, S.Si, M.Si sebagai peneliti dan penulis mencoba mengkaji keterkaitan antara strategi pengendalian banjir yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2005-2010 dengan implementasi yang dilakukan oleh masing-masing SKPD di Kota Makassar. Data diperoleh antara lain dari hasil wawancara terhadap para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan banjir dan pengendalian banjir di Kota Makassar yang antara lain adalah informan kunci dari seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dan kecamatan se-Kota Makassar, serta analisis dokumen perencanaan pengendalian banjir yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2005-2010. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode komparatif dan analisis tupoksi.
Hasil kajian ini diharapkan menjadi masukan bagi perbaikan perencanaan strategi pengendalian banjir yang dilakukan di Kota Makassar sebagai bagian dari sub DAS Jeneberang Hilir sehingga Kota Makassar dapat terbebas dari banjir.